Jangan Setengah Hati, Periksa Semua Jenderal dan Kombes

Oleh Asyari Usman

Akan bersihkah Polri dari kelakuan Ferdy Sambo setelah dia sekarang hancur? Bisakah dikembalikan kepercayaan publik pada Kepolisian? Sudah cukupkah bongkar habis Sambo yang saat ini dilakukan oleh Kapolri untuk memulihkan reputasi Polri?

Jawabannya: tak mungkin. Sebab, reputasi Polri dari dulu sudah rusak. Kasus Sambo adalah puncak dari kebobrokan akut di Kepolisian. Di tangan Sambo-lah Polri masuk jurang. Di tangan dialah kesewenangan menjadi-jadi.

Hebatnya, kesewenangan Sambo itu membuat banyak petinggi Polri senang. Sambo pintar menyuguhkan kesenangan yang menghibur para petinggi. Semuanya melimpah-ruah. Berbagai sumber menyebutkan duit haram yang terkumpul di tangan Sambo tak cukup menggunakan kalkulator miliar, melainkan triliun.

Semua ini berkat Satgassus Merah Putih. Di tangan Sambo, cara kerja Satgas mirip Mafia. 

Adalah Tito Karnavian, sewaktu dia menjabat Kapolri, yang membentuk lembaga non-struktural ini pada 2018. Tetapi, di tangan Sambo-lah satgas khusus itu menjadi sangat agresif.

Katakanlah nanti Sambo dihukum mati atau penjara puluhan tahun. Tidak berarti “samboisme” di Polri akan lenyap. Gaya hidup dan manajemen Sambo masih akan berlanjut.

Hari ini kita lihat Kapolri jungkir balik mencabut “pohon Sambo” yang telah berakar dalam di Kepolisian. Akar serabutnya menjalar ke mana-mana. Sambo hadir di semua lini.

Tidak mudah melenyapkan “samboisme” itu. Sambo bagaikan dewa di Polri. Sekaligus menjadi Pangeran Dermawan (Prince of Generous) bagi para petinggi institusi ini. Hadiah yang dibagi-bagi tak pernah habis. Unlimited.

Tak heran kalau orang membayangkan duit Sambo bertimbun-timbun. Karena yang harus disambanginya banyak sekali.

Berbagai sumber menduga duit cash yang disimpan Sambo mencapai angka triliunan.

Dugaan kuat tentang ini muncul di mana-mana.

Masalahnya, mungkinkah itu benar? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi, kalau dilihat wewenang Satgassus Merah Putih dan kasus-kasus yang mereka tangani, bisa jadi benar. Selama beberapa tahun ini Satgassus dikepalai oleh Sambo. Sebelumnya dia duduk sebagai sekretaris.

Supaya tidak ada spekulasi, keraguan dan kecurigaan di tengah masyarakat, maka perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh. Termasuklah pemeriksaan terhadap semua perwira tinggi dan menengah untuk memastikan siapa-siapa yang ikut dalam jaringan Satgassus.

Jangan setengah hati membersihkan Polri dari jaringan Sambo. Satgassus yang semula dimaksudkan untuk tujuan positif, jelas disalahgunakan oleh Sambo.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menelusuri semua aktivitas rekening para perwira tinggi dan menengah. Ada kemungkinan kelompok Sambo melakukan transaksi tunai. Mereka membagi-bagikan uang tunai langsung kepada pihak-pihak yang dituju.

Boleh jadi uang kelompok Sambo disimpan di dalam koper, brankas, tas, bahkan karung untuk menghindarkan deteksi transaksi elektronik.

Banyak yang menduga Brigadir J mengetahui aktivitas Satgassus yang dipimpin Sambo. Korban pembunuhan berencana ini adalah anggota Satgas. Ada sumber yang menyebutkan Brigadir J diyakini telah membocorkan banyak informasi sensitif tentang cara kerja Sambo menumpuk uang lewat Satgas Merah Putih. Salah satu dugaan motif pembunuhan Brigadir J adalah pembocoran info itu.

Lalu, apa indikasi bahwa mantan Kadiv Propam itu menggunakan Satgassus sebagai kendaraan untuk mengumpulkan uang secara ilegal? Ini dapat dilihat dari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prambowo membubarkan Satgassus Merah Putih pada 11 Agustus 2022.

Kalau Satgassus baik-baik saja, tidak disalahgunakan oleh Sambo, tentu tidak ada alasan untuk membubarkannya.

Pembubaran Satgassus itu malah memastikan penyalahgunaan satuan ini oleh Sambo.

Atas dasar ini pula, kesimpulan tentang pembunuhan Brigadir J jangan disempitkan hanya ke motif pelecehan seksual atau pencederaan martabat istri Sambo, Putri Candrawathi. Publik berhak mengetahui semua aspek yang menyulut tindakan Sambo menghabisi Brigadir Yoshua.

Sepak terjang Satgassus Merah Putih di bawah komando Sambo harus juga dibuka secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Terutama soal pengumpulan uang besar dan penyalurannya.[]

17 Agustus 2022

(Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik)