PBNU Larang Politik Identitas, Sebut Ciptakan Permusuhan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan larangan segala bentuk politik identitas. Sebab, menurutnya, pendekatan politik identitas dapat menyebabkan permusuhan antar etnik tak terkecuali agama.

“Kita menolak politik identitas apapun. Apakah itu identitas etnik, ataupun identitas agama. Termasuk identitas. Tidak boleh ada politik identitas. Kita menolak itu,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya dalam Launching Press Conference Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders di The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (7/8/2022).

Yahya juga melarang NU menjadi kelompok identitas (fiqrah), yang menurutnya, jelas diharamkan dalam Al-Qur’an. Tanpa adanya politik, dianggap dapat menjadi solusi masalah untuk terus hidup berdampingan. 

TERKAIT

• 

  MUI Apresiasi Penyelenggaraan R20, Tekankan Fungsi Agama sebagai Pemecah Masalah

• 

  Singgung Soal Satgassus, DPR Minta ‘Anak-anak Istimewa’ di Polri Ditertibkan

• 

  Survei Capres Algoritma: Anies Tertinggi Kedua, di Atas Prabowo

• 

  Divonis 6 Bulan Penjara, Habib Bahar Bisa Bebas 15 Hari ke Depan

Yahya juga mengingatkan umat muslim pada umumnya untuk tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok muslim manapun karena menerapkan pendekatan politik identitas. Termasuk, kata dia, pada “wahabi-wahabi” atau kelompok yang dianggap radikal.

“Terkait kelompok-kelompok radikal kita tidak mau engage mereka dengan perspektif permusuhan. Tidak. Ini cara untuk bisa hidup berdampingan dengan damai,” kata dia.

Tinggalkan Pendekatan Permusuhan

Pendekatan dan menghadapi pihak berseberangan dengan perspektif permusuhan, kata Yahya, hanya akan melahirkan masalah baru. Sementara masalah awal pun tidak ditemukan solusinya dan tak terselesaikan.

Ketua PBNU menyebut memang sudah seharusnya pendekatan permusuhan harus ditinggalkan dengan cara pendekatan tanpa memandang politik identitas. Hal ini juga yang ujarnya, diterapkan NU untuk menyelesaikan masalah dan menjadi positioning NU yang diteguhkan ke depan.

“Kalau kita lihat ada masalah dan mau mencari jalan keluar dari masalah, ya, kita harus bicara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah itu. Untuk mencari jalan keluar,” tutur Yahya.

Politik identitas dapat dipahami sebagai cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya yang didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain. *

Rep: Fida A.
Sumber : www.hidayatullah.com