Polri: Hasil Audit Tentang Dana Ponpes Al-Zaytun Temui Kejanggalan

Disadur dari website Hidayatullah.com—Polisi menyatakan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai audit dana BOS Yayasan Pendidikan Islam (YPI) periode 2022-2023 dan audit periode 2017-2020 milik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan menyatakan, koordinasi juga dilakukan bersama Kemendiknas. Dari hasil koordinasi bersama kedua kementerian itu, didapat hasil adanya ketidaksinkronan.

“Didapatkan informasi bahwa tidak ditemukan daftar program studi SMK dengan atas nama Yayasan Pendidikan Islam ataupun Al-Zaytun,” ujar Karopenmas, Selasa (25/7/23).

Lebih lanjut ia menerangkan, setelah ini Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan penelusuran terkait adanya kemungkinan SMK dengan atas nama YPI ataupun Al-Zaytun. Dari sana, akan menjadi tambahan bukti bagi penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk proses selanjutnya.

“Selain itu, juga akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al Zaytun atau pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI, dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag,” jelasnya.

Baca Juga

Para Pembenci Islam Terus Lakukan Pembakaran Al-Quran, Kini Terjadi di Denmark

 Turki Selatan Diguncang Gempa Magnitudo 5,5

 Dokter Israel Mogok Memprotes Perombakan Bidang Yudisial PM Netanyahu

 Makanan Nama Setan Lolos Sertifikasi Halal, Aisha Maharani Kritik Kebijakan Lembaga Kemenag

 Otoritas Jasa Keuangan Sebut Nilai Pinjol Warga Aceh Mencapai Rp 1,83 Triliun

Sebelum ini, Penyidik Bareskrim Polri menyatakan menemukan adanya indikasi empat perbuatan pidana dalam pengelolaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang.

“Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana bos hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG,” jelas Ahmad Ramadhan hari Jumat (21/7/23).

Menurut Karopenmas, untuk dugaan penyalahgunaan dana bos dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat berkompeten di jajaran Kemenag dan instansi terkait lainnya. Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut.

“Dirtipideksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di ponpes Al Zaytun oleh PG,” ungkap Karopenmas.*