Terlibat Penjajahan ‘Israel’, Kanada Cabut Perizinan Lembaga Amal Yahudi
“Badan amal Kanada tidak diperbolehkan mendanai militer asing,” Mark Blumberg, seorang pengacara khusus hukum amal Kanada, mengatakan kepada National Post. “Jelas, sebelumnya ada beberapa masalah kepatuhan,” tambahnya.
Badan amal Yahudi tersebut lantas menyebut pencabutan tersebut tidak adil dan menuduh CRA melakukan tindakan “antisemitisme”.
“Posisi kami adalah bahwa tidak adil bagi CRA untuk mencabut badan amal karena objek amal yang diterima hampir 60 tahun yang lalu sekarang tidak lagi dianggap sebagai objek amal yang sah,” kata JNF dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa mereka akan menggugat keputusan tersebut di pengadilan.
“Sebagai organisasi yang terinspirasi oleh Zionisme, JNF Kanada memiliki banyak pengkritik antisemitisme yang gencar yang kami yakini telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam masalah ini,” kata presiden nasional JNF Kanada, Nathan Disenhouse, dan CEO Lance Davis kepada media.
Pemilik tanah curian terbesar
Didirikan pada tahun 1901, pada tahun 2007, JNF yang berbasis di Yerusalem memiliki 13 persen wilayah Palestina yang diduduki dan dianggap sebagai pemilik tanah terbesar di Israel. Selain itu, badan tersebut mempunyai agenda yang secara eksplisit melarang penjualan atau penyewaan tanah kepada non-Yahudi.
“Dengan kedok ‘lingkungan’, JNF telah menanami reruntuhan desa-desa Palestina sebagai upaya untuk ‘menghijaukan’ perampasan tanah non-Yahudi. Ini termasuk ‘Taman Kanada’ yang dibangun di atas 3 desa Palestina yang hancur dan lebih dari 9.000 penduduknya diusir dari rumah mereka,” kata Partai Hijau Kanada dalam sebuah petisi untuk mencabut status amal JNF.
“Karena status amalnya, JNF memberikan kredit pajak untuk donasi, yang berarti bahwa hingga 25 persen dari anggaran mereka berasal dari pajak kita,” tambah pernyataan tersebut.
Keputusan CRA ini muncul beberapa bulan setelah Ottawa mengumumkan rencana untuk melarang ekspor senjata baru ke Israel. Meski begitu, para pejabat mengklarifikasi bahwa izin ekspor yang disetujui sebelum 8 Januari akan tetap berlaku.*
Post a Comment